Demo “Indonesia Gelap” 2025: Mahasiswa Tuntut Pemerintah Batalkan Pemotongan Anggaran Pendidikan
Pada Sabtu, 3 Mei 2025, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia turun ke jalan dalam aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap”. Aksi ini digelar serentak di Jakarta dan sejumlah kota besar lainnya sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang memangkas anggaran pendidikan tinggi secara signifikan.
Kebijakan pemotongan anggaran ini dilakukan sebagai bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi belanja negara untuk mendanai program-program prioritas pemerintah. Salah satunya adalah program makan gratis untuk pelajar dan masyarakat yang memerlukan anggaran sangat besar. Sayangnya, sebagian dana untuk program tersebut diambil dari pos anggaran pendidikan, yang menurut mahasiswa sangat berisiko bagi masa depan dunia pendidikan Indonesia.
Pemotongan anggaran pendidikan tinggi sebesar 25% dari Rp56 triliun menjadi Rp42,3 triliun menuai kecaman keras dari kalangan akademisi, mahasiswa, dan pemerhati pendidikan. Mahasiswa menilai kebijakan ini sebagai bentuk pengabaian terhadap pentingnya investasi di sektor pendidikan, yang seharusnya menjadi prioritas utama untuk mencetak sumber daya manusia unggul.
Dalam aksi “Indonesia Gelap”, mahasiswa menyampaikan sederet tuntutan kepada pemerintah. Terdapat 13 poin tuntutan yang dibacakan secara terbuka dalam orasi di depan gedung Kementerian Pendidikan Tinggi, salah satunya adalah menolak pemotongan anggaran pendidikan dan mendesak pencabutan Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Selain itu, mereka juga menuntut pemerintah melakukan evaluasi total terhadap program makan gratis yang dianggap terlalu terburu-buru dalam implementasinya.
Tak hanya itu, mahasiswa juga mengangkat isu-isu lain seperti penolakan terhadap revisi Undang-Undang Minerba, pencabutan dwifungsi TNI-Polri, pengesahan RUU Masyarakat Adat, dan reformasi kepolisian. Tuntutan ini memperlihatkan bahwa keresahan mahasiswa tidak hanya soal pendidikan, tetapi juga tentang arah kebijakan negara yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat.
Menanggapi aksi tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi bersama Wakil Menteri menemui massa dan menyatakan bahwa pemerintah tidak akan memangkas dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) serta memastikan mahasiswa tetap bisa menyelesaikan pendidikannya. Namun, pernyataan ini belum sepenuhnya meredakan kegelisahan mahasiswa, karena tuntutan utama mereka adalah pengembalian anggaran pendidikan ke jumlah semula dan evaluasi terhadap Inpres yang dianggap bermasalah.
Aksi damai ini berlangsung tertib, dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Mahasiswa berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan pemerintah dan siap melakukan aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak mendapat respons yang jelas dalam waktu dekat.
Demo “Indonesia Gelap” 2025 menjadi cerminan bahwa mahasiswa tetap memegang peran sebagai penjaga nurani bangsa. Mereka menunjukkan kepedulian terhadap nasib pendidikan dan berbagai persoalan sosial-politik di Indonesia. Harapan besar disematkan agar pemerintah lebih bijak dalam menyusun kebijakan anggaran, tidak mengorbankan sektor penting seperti pendidikan demi program populis jangka pendek.
Melalui aksi ini, mahasiswa membuktikan bahwa suara mereka tetap hidup dan lantang, menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara kebijakan pemerintah dan kepentingan rakyat banyak.